PENGARUH PENGETAHUAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA) TENTANG ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN APBD PEMERINTAH ACEH
Keywords:
Pengelaman Dewan (DPRA), Pengawas keuanan daerah (APBD)Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dewan (DPRA) tentang Angaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Pemerintah Aceh Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif asosiatip, yaitu mengetahui pengaruh variable independen dengan variable dependen.
Sampel penelitian ini sebanyak 39 orang responden, dengan menggunakan metoded sensus, yaitu semua populasi yang memenuhi kreiteria ikut diteliti. Analisa data dilakukan dengan menggunakan regresi linier sederhana dengan alat bantu analisis melalui SPSS 17. Dara hasil analisa selanjutnya dirumuskan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelaman Dewan (DPRA) tentang Anggaran berpengaruh positip terhadap Pengawas Keuangan Daerah (APBD) Pemerintah Aceh . Hasil uji- t menunjukkan bahwa thitung = 6.534 > tabel (2.8451) dengan koefisien sebesar 0.768 dengan tingkat signifikan 0.000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05. Disamping itu, hasil uji R pada Model Summary menunjukkan sebesar (R square) : 0.536. Hal ini berarti bahwa pengawasan keuangan daerah (APBD) Aceh dipengaruhi faktor pengelaman dewan (DPRA) tentang anggaran sebesar 53, 6 %, relative kuat. Sementara sisanya dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. Jadi pengaruhnya relative kuat.
Downloads
References
Amri, K. (2014). Infrastruktur Transportasi dan Kepadatan Penduduk Dampaknya Terhadap Pendapatan Per Kapita: Panel Data Evidence dari Sembilan Provinsi di Sumatera. Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis (EMBis), 2(2), 438-450.
Banta, Z. (2014). Analisis Penatausahaan Barang Milik Negara Guna Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Pada Kantor Kementerian Agama Kota Sabang Aceh). SI-MEN (Akuntansi Dan Manajemen) STIES, 4(1), 120-137.
Coryanata, I. (2007.) Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Dan TransparansiKebijakan Publik Sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan DewanTentang Anggaran dan Pengawasan.Jurnal Simposium Nasional Akuntansi X,(Online), Hlm. 1-24,(http://eprints.undip.ac.id/15180/1/AS PP, diakses 28 April 2013).
David. (2006.) Agents or Stewards: Using Theory to Understand the Government Nonprofit Social Service Contracting Relationship (Online). (http://oied.ncsu.edu, diakses 17 Maret 2014)
Donaldson, L. dan Davis, J. (1991).Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns Online). Vol 16 No.1
(http://faculty.wwu.edu/dunnc3/rprnts.stewardshiporagency.pdf di akses 14 Maret 2014)
Ghozali, I.( 2009.)Ekonometrika Teori Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Halim dan Abdullah.(2006.) Hubungan Masalah Keagenan Di PemerintahanDaerah. (Online), Vol 2 No 1 hlm.53-64. (http://www.academia.edu/1798363/halim_dan_abdullah, diakses 9 Maret2014)
Halim, A. (2012.) Pengelolaan Keuangan Daerah.Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang.(2013). Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen. Yogyakarta: BPFE.
Juliastuti, A. (2013). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah. (Online), (http://unp.ac.id, diakses 29 April 2013)
Mappong, S. (2013) Tujuh Daerah Di Sulsel Raih WTP, (Online) (http.://antarasulsel.com diakses 10 November 2013)
Kesuma, I., & Abad, A. (2015). Analisis Penyajian Laporan Keuangan Pada Organisasi Sektor Publik Di Banda Aceh (Studi Pada Pemerintah Aceh di Banda Aceh). SI-MEN (Akuntansi Dan Manajemen) STIES, 6(2), 64-72.
Mardiasmo.(2004.)Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi
Mukhtar, M., & Wali, M. (2014). Sistem Harga Pokok Produksi dengan Pendekatan Job Order Costing dan Pengaruhnya Terhadap Laba Usaha. Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis (EMBis), 2(2), 345-355.
Pramono, A,H., (2002), Pengawasan Legislative terhadap Ekesekutif dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Tesis S2 Tidak di Publikasikan, Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas BrawijayaMalang.
Priyatno, D.(2013). Mandiri belajar analisis data dengan SPSS. Jakarta: PT BukuSeru
Raharjo, E. (2007).Teori Agensi Dan Teori Stewardship Dalam Perspektif Akuntansi. (Online), Vol. 2 No.1. (http://penafokus.ac.id, diakses 10
Februari).
Rahman, R., & Yunaedi, D. (2014). Analisis Penyajian Laporan Keuangan Pada Organisasi Sektor Publik (Studi Pada Pemerintah Aceh). SI-MEN (Akuntansi Dan Manajemen) STIES, 4(2), 48-64.
Ramli, M. (2014). Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Aceh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh (Studi Pada Dinas Pendapatan Dan Kekayaan Aceh). SI-MEN (Akuntansi Dan Manajemen) STIES, 4(2), 84-103.
Sopanah, dan Isa, W.(2007.) Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara
Pengetahuan Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah(APBD). (Online), (http://umm.ac.id, diakses 29 April 2013).
Sugiyono.( 2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:Alfabeta.
Sunyoto,D. (2013). Metodologi Penelitian Akuntansi. Bandung: PT Refika Aditama.
Suwardjono. (2010.) Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan.Yogyakarta: BPFE.
Sulangga, I. (2014). Analisis Pengendalian Interen (Intenal Conrol) Dalam Penelolaan Dana Pendidikan Aceh (Studi Pada Dinas Pendidikan Aceh). SI-MEN (Akuntansi Dan Manajemen) STIES, 4(1), 1-19.
Werimon, S. (2007.) Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan TransparansiKebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)Jurnal Simposium Nasional Akuntansi X, (Online) Hlm. 1-22, http://eprints.undip.ac.id/15180/1/ASPP, diakses 28 April 2013)
Widyaningsih, A. dan Pujirahayu, I. (2012.)Pengaruh Pengetahuan Anggota Legislatif Daerah Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Pendapatandan Belanja Daerah Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Moderating.(Online), Vol .2, No.1, (http://bakrie.ac.id, diakses
30 April 2013).
Yahya, I. (2006.) Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.(online), (http://repository.usu.ac.id, diakses 15 Mei 2013)
Yudoyono, B. (2002,) Optimalisasi Peran DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (online), (http://www.bangda.depdagri.go.id,
diakses 30 April 2016)
Downloads
Published
Issue
Section
License
SI-MEN menggunakan lisensi Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0) . atau lisensi yang setara sebagai izin optimal untuk publikasi, pendistribusian, penggunaan, dan penggunaan kembali karya ilmiah.
Lisensi ini mengizinkan siapa pun untuk menulis, memperbaiki, dan membuat kreasi turunan bahkan untuk tujuan komersial, selama kredit yang sesuai dan pengakuan yang tepat terhadap publikasi asli dari Jurnal Ilmiah dibuat untuk memungkinkan pengguna menelusuri kembali ke naskah dan penulis asli.
Pembaca juga diberikan akses penuh untuk membaca dan mengunduh naskah yang diterbitkan, mencetak ulang dan mendistribusikan naskah dalam media atau format apa pun.
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional .
