Mengukur Kinerja Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Aceh: Peran Varian Anggaran dan SILPA Tahun 2018-2022
DOI:
https://doi.org/10.36083/si-men.v15i2.326Kata Kunci:
Kinerja Anggaran, Varians Anggaran Belanja, SiLPA, Pemerintah Daerah AcehAbstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja anggaran pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Aceh dengan menganalisis pengaruh varians anggaran belanja dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap kinerja anggaran. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi panel yang menguji hubungan antara variabel independen dan dependen. Data yang digunakan adalah data sekunder dari Laporan Realisasi Keuangan daerah periode 2018-2022 di 23 Kabupaten/Kota Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa varians anggaran belanja dan SiLPA berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran. Secara keseluruhan, model regresi yang digunakan memiliki nilai R-squared sebesar 0.79, yang menunjukkan bahwa variasi kinerja anggaran dapat dijelaskan oleh variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Kesimpulannya, pengelolaan varians anggaran dan SiLPA yang efektif dapat meningkatkan kinerja anggaran pemerintah daerah di Aceh, yang pada akhirnya mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih optimal.
Unduhan
Referensi
Abdullah, S. (2012a). Perilaku Oportunistik Legislatif dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya: Bukti Empiris dari Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. https://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/54499
Abdullah, S. (2012b). Varians Anggaran Pendapatan dan Varians Belanja Daerah ~ Sebuah Pengantar. https://syukriy.wordpress.com/2012/10/16/varians-anggaran-pendapatan-daerah/
Aminah & Lindrianasari. (2013). Accountability and Financial performance of local government in Indonesia. The First International Conference on Law, Business and Government.
Asrizal, A., Hasran, H., & Rahman, R. (2023). Relasi Eksekutif dalam Penyelenggaraan Tonomi Daerah di Takalar. Journal of Government Insight, 3(1), 252–264. https://doi.org/10.47030/jgi.v3i1.519
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (2020). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 . Jakarta: BPK.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2021). Laporan Tahunan BPKP 2021 . Jakarta : BPKP.
Callahan, C.M. & Waymire, T.R. (2007). An Examination Of The Effect Of Budgetary Control On Performance : Evidence From Cities. AAA 2008 MAS Meeting Paper
Edtiyarsih, D. D. (2023). Urgensi Anggaran Kas Dalam Mewujudkan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Yang Efisien Pada Bagian Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan. JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura), 12(4), 368. https://doi.org/10.26418/jaakfe.v12i4.74800
Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Hubungan Dan Masalah Keagenan Di Pemerintahan Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran Dan Akuntansi. Jurnal Akuntansi Pemerintahan, 2(1)(February), 53–64.
Handayani, Darwanis, & Abdullah, S. (2022). Determinan Manipulasi Akrual Dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan, 12(2), 275–291. https://doi.org/10.22219/jrak.v12i2.21502
Husna, M., Yusmita, F., & Abdullah, S. (2023). The Effect of Regional Genuine Income, Profit-Sharing Funds, General Allocation Funds, and Budget Return Calculations on Official Travel Expenditure. International Journal of Social Health, 2(5), 295–305. https://doi.org/10.58860/ijsh.v2i5.36
Callahan, C.M. & Waymire, T.R. (2007). An Examination Of The Effect Of Budgetary Control On Performance : Evidence From Cities. AAA 2008 MAS Meeting Paper
Junita, A. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Anggaran Pada Pemerintahan Daerah. Jurnal Manajemen Dan Keuangan, 4(2), 366–375.
Kartika, J. & A. (2020). Peran SilPA Sebagai Pemoderasi Dalam Menentukan Faktor Yang Mempengaruhi Alokasi Belanja Modal (Studi Empiris pada Kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah). Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT), 11(November), 258–270. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36694/jimat.v11i1.237
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah . Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah . Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
Mardiasmo. (2015). Akuntansi Sektor Publik. Andi Offset. Maulana,
Niansyah, F. I. W., & Biswan, A. T. (2018). Analisis Varians Anggaran Belanja untuk Pengukuran Kinerja (Studi Terapan pada KPP Badan dan Orang Asing). Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik, 3(4), 348–363. https://itrev.kemenkeu.go.id/index.php/ITRev/article/view/79 https://itrev.kemenkeu.go.id/index.php/ITRev/article/download/79/85
Parwati, S. M., Budiasih, I. G. A. N., & Astika, I. B. P. (2015). Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis, 10(2), 127–133.
Prabowo, T. J. W. (2018). Reforms in public sector accounting and budgeting in Indonesia (2003-2015): Confusions in implementation. Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management, 30(1), 2–21. https://doi.org/10.1108/JPBAFM-03-2018-002
Putra, N. H., & Amran, A. (2023). Dinamika Tata Kelola Dana Otonomi Khusus Di Aceh. Jurnal Administrasi Negara, 29(2), 192–213. https://doi.org/10.33509/jan.v29i2.1819
Ramadanti, V. (2019). Kebijakan Berbasis Bukti (Based Policy Evidence) dalam Perencanaan Pembangunan di Kota Makassar (Studi Kasus pada BAPPEDA Kota Makassar). Jurnal Administrasi Publik, 1–10.
Sri Devi, Arini Aisyahfira Wijaya, Indah Doanita Hasibuan, Putri Dina, & Adelia Andina. (2024). Analisis Efektivitas Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Simalingkar. Jurnal Abdi Nusa, 4(2), 108–119. https://doi.org/10.52005/abdinusa.v4i2.256
Wibowo, A. P. (2023). Pengaruh perencanaan anggaran, partisipasi anggaran dan evaluasi anggaran terhadap kinerja organisasi dimoderasi oleh standar biaya (studi kasus pada pemerintah daerah kabupaten klaten).
Unduhan
Diterbitkan
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2025 SI-MEN

Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License.
SI-MEN menggunakan lisensi Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0) . atau lisensi yang setara sebagai izin optimal untuk publikasi, pendistribusian, penggunaan, dan penggunaan kembali karya ilmiah.
Lisensi ini mengizinkan siapa pun untuk menulis, memperbaiki, dan membuat kreasi turunan bahkan untuk tujuan komersial, selama kredit yang sesuai dan pengakuan yang tepat terhadap publikasi asli dari Jurnal Ilmiah dibuat untuk memungkinkan pengguna menelusuri kembali ke naskah dan penulis asli.
Pembaca juga diberikan akses penuh untuk membaca dan mengunduh naskah yang diterbitkan, mencetak ulang dan mendistribusikan naskah dalam media atau format apa pun.

Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional .






