PENGARUH PENGELAMAN DEWAN (DPRA) TENTANG ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (apbd) PEMERINTAH ACEH

Penulis

  • RUSMAN RUSMAN STIES Banda Aceh ,

Kata Kunci:

Pengelaman Dewan (DPRA), Pengawas keuangan daerah (APBD)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  pengaruh pengellaman dewan (DPRA) tentang Angaran  Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Pemerintah Aceh  Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif  asosiatip, yaitu mengetahui  pengaruh  variable independen    dengan variable dependen.  Sampel penelitian ini sebanyak 39 orang responden, dengan menggunakan metoded sensus, yaitu semua populasi yang memenuhi kreiteria ikut diteliti.  Analisa data dilakukan dengan menggunakan regresi linier sederhana dengan alat bantu analisis melalui SPSS 17. Dara hasil analisa selanjutnya dirumuskan kesimpulan. 

        Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  Pengelaman Dewan (DPRA) tentang Anggaran berpengaruh positip terhadap Pengawas Keuangan Daerah (APBD) Pemerintah Aceh   . Hasil uji- t menunjukkan bahwa   thitung = 6.534 > tabel (2.8451)  dengan koefisien sebesar  0.768 dengan tingkat signifikan 0.000 lebih kecil  dari tingkat signifikansi 0.05.  Disamping itu, hasil uji  R pada Model  Summary  menunjukkan sebesar  (R square) : 0.536. Hal ini berarti  bahwa  pengawasan keuangan daerah (APBD) Aceh  dipengaruhi faktor   pengelaman dewan (DPRA)  tentang anggaran   sebesar 53, 6 %, relative kuat. Sementara sisanya dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. Jadi pengaruhnya relative kuat.

Unduhan

Data unduhan tidak tersedia.

Referensi

Coryanata, I. (2007.) Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Dan TransparansiKebijakan Publik Sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan DewanTentang Anggaran dan Pengawasan.Jurnal Simposium Nasional Akuntansi X,(Online), Hlm. 1-24, (http://eprints.undip.ac.id/15180/1/ASPP,diakses 28 April 2013).

David. (2006.) Agents or Stewards: Using Theory to Understand the GovernmentNonprofit Social Service Contracting Relationship (Online).(http://oied.ncsu.edu, diakses 17 Maret 2014)

Donaldson, L. dan Davis, J. (1991).Stewardship Theory or Agency Theory:CEOGovernance and Shareholder ReturnsOnline). Vol 16 No.1 (http://faculty.wwu.edu/dunnc3/rprnts.stewardshiporagency.pdf di akses 14 Maret 2014)

Ghozali, I.( 2009.)Ekonometrika Teori Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Halim dan Abdullah.(2006.) Hubungan Masalah Keagenan Di PemerintahanDaerah. (Online), Vol 2 No 1 hlm.53-64 (http://www.academia.edu/1798363/halim_dan_abdullah, diakses 9 Maret2014)

Halim, A. (2012.) Pengelolaan Keuangan Daerah.Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang.(2013). Metodologi Penelitian BisnisUntuk Akuntansi dan Manajemen. Yogyakarta: BPFE.

Juliastuti, A.( 2013).Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat danTransparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan Pengetahuan Dewantentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah. (Online),(http://unp.ac.id, diakses 29 April 2013)Mappong, S. (2013) Tujuh Daerah Di Sulsel Raih WTP, (Online)(http.://antarasulsel.com diakses 10 November 2013)

Mardiasmo.( 2004.)Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi

Pramono, A,H.,(2002), Pengawasan Legislative terhadap Ekesekutif dalamPenyelenggaraan Pemerintah Daerah, Tesis S2 Tidak di Publikasikan,Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas BrawijayaMalang.

Priyatno, D.( 2013). Mandiri belajar analisis data dengan SPSS. Jakarta: PT BukuSeru

Raharjo, E. (2007).Teori Agensi Dan Teori Stewardship Dalam PerspektifAkuntansi.(Online), Vol. 2 No.1. (http://penafokus.ac.id, diakses 10Februari).

Sri Rustiyaningsih, (2014), Pengaruh Pengetahuan Dewan tantang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) dengan Variabel Moderating Partisipasi Masyarakat dan Transparansi KebijakanPublik (Studi Empiris pada Anggota DPD di Kabupaten Landak Kalimantan Barat, Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi Vol.02 , Edisi Febriari 2014.

Sopanah, dan Isa, W.( 2007.) Pengaruh Akuntabilitas Publik, PartisipasiMasyarakat DanTransparansi Kebijakan Publik Terhadap HubunganAntara Pengetahuan Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah(APBD).(Online), (http://umm.ac.id, diakses 29 April 2013).

Sugiyono.( 2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:Alfabeta.

Sunyoto,D. (2013). Metodologi Penelitian Akuntansi. Bandung: PT Refika Aditama.

Suwardjono.( 2010.) Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan.Yogyakarta: BPFE.

Werimon, S. (2007.) Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan TransparansiKebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan DewanTentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)Jurnal Simposium Nasional Akuntansi X,(Online) Hlm. 1-22,(http://eprints.undip.ac.id/15180/1/ASPP, diakses 28 April 2013)

Widyaningsih, A. dan Pujirahayu, I. (2012.)Pengaruh Pengetahuan AnggotaLegislatif Daerah Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Pendapatandan Belanja Daerah Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Moderating.(Online), Vol .2, No.1, (http://bakrie.ac.id, diakses 30 April 2013).

Yahya, I. (2006.) Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.(online), (http://repository.usu.ac.id, diakses 15 Mei 2013)

Yudoyono, B. (2002,) Optimalisasi Peran DPRD dalam penyelenggaraanPemerintah Daerah. (online), (http://www.bangda.depdagri.go.id, diakses30 April 2013)

Diterbitkan

2016-12-11

Terbitan

Bagian

Articles

Cara Mengutip

PENGARUH PENGELAMAN DEWAN (DPRA) TENTANG ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (apbd) PEMERINTAH ACEH. (2016). SI-MEN, 7(2). https://jurnal.stiesabang.ac.id/index.php/simen/article/view/63

Artikel paling banyak dibaca berdasarkan penulis yang sama